Menentukan KBLI kontraktor tidak cukup hanya dengan memilih kode yang memiliki kata “konstruksi”. Kode yang dipilih perlu menggambarkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan karena KBLI menjadi bagian penting dalam pencatatan dan proses perizinan berusaha.
Pada 2026, pelaku usaha juga perlu memperhatikan penerapan KBLI 2025. BPS telah menerbitkan KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020, sedangkan OSS sudah menyediakan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2025. Untuk bidang konstruksi, kategori F mencakup konstruksi umum dan konstruksi khusus, termasuk pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil.
Lalu, apa hubungan KBLI dengan NIB, SKK Konstruksi, dan SBUJK? Secara sederhana, KBLI membantu menentukan kegiatan usaha yang dijalankan, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. Untuk kegiatan jasa konstruksi, persyaratan sektoral juga dapat berkaitan dengan sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemilihan KBLI konstruksi sebaiknya dilakukan sebelum mengurus atau menyesuaikan legalitas usaha lainnya.
Apa Itu KBLI Kontraktor?
KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan jenis kegiatan usahanya. BPS menjelaskan bahwa KBLI merupakan standar klasifikasi aktivitas ekonomi di Indonesia dan KBLI 2025 merupakan pembaruan dari KBLI 2020.
Dalam konteks kontraktor, istilah KBLI kontraktor sebenarnya bukan menunjuk pada satu kode tertentu. Usaha kontraktor dapat memiliki kegiatan yang berbeda-beda, misalnya pembangunan gedung, konstruksi bangunan sipil, atau pekerjaan konstruksi khusus. Karena itu, kode KBLI harus dipilih berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan perusahaan.
OSS mengelompokkan kegiatan konstruksi dalam kategori F pada KBLI 2025. Kategori tersebut terbagi antara lain menjadi konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus.
Artinya, perusahaan tidak sebaiknya memilih KBLI hanya berdasarkan istilah umum seperti “kontraktor”. Yang lebih penting adalah melihat jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan mencari kode KBLI 2025 yang paling sesuai dengan kegiatan tersebut.
KBLI Konstruksi dalam KBLI 2025
KBLI 2025 merupakan pembaruan atas KBLI 2020 yang diterbitkan BPS melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan mencabut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI.
Untuk sektor konstruksi, OSS menempatkan kegiatan tersebut dalam Kategori F – Konstruksi. Berdasarkan struktur KBLI 2025 di OSS, kategori ini antara lain terdiri atas:
| Kelompok utama | Gambaran kegiatan |
|---|---|
| 41 | Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian |
| 42 | Konstruksi Bangunan Sipil |
| 43 | Konstruksi Khusus |
Kategori F mencakup konstruksi umum dan konstruksi khusus, termasuk pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, perubahan, serta pekerjaan konstruksi tertentu di lokasi proyek.
Sebagai contoh, OSS mencantumkan 41011 – Konstruksi Konvensional Gedung Hunian untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan hunian dengan metode konvensional. Pada halaman yang sama, OSS juga mencantumkan kode subklasifikasi konstruksi dan bangunan yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Sementara itu, kegiatan konstruksi bangunan sipil memiliki kelompok yang berbeda. Contohnya, OSS mencantumkan 4299 untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yang kemudian memiliki beberapa turunan berdasarkan jenis fasilitas atau pekerjaan.
Karena struktur KBLI cukup rinci, kontraktor perlu melihat uraian kegiatan pada kode yang dipilih, bukan hanya mencocokkan nama kode dengan jenis usaha secara sekilas.
Apakah KBLI 2025 Mengharuskan Perusahaan Mengurus Izin Baru?
Tidak selalu. Penerapan KBLI 2025 tidak secara otomatis berarti setiap pelaku usaha harus mengurus perizinan baru.
Pemerintah melalui implementasi KBLI 2025 menjelaskan bahwa apabila jenis usaha tidak berubah, penyesuaian kode dapat dilakukan melalui mekanisme konversi yang tersedia dalam sistem. BPS juga menyampaikan bahwa izin yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku dan penyesuaian diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha.
Karena itu, perusahaan kontraktor yang sudah memiliki legalitas sebaiknya tidak langsung mengubah seluruh dokumennya hanya karena adanya KBLI 2025. Periksa terlebih dahulu apakah terdapat perubahan substansi kegiatan usaha dan bagaimana mekanisme penyesuaiannya pada OSS atau sistem terkait.
Mengapa Pemilihan KBLI Penting bagi Kontraktor?
Pemilihan KBLI menjadi penting karena kode tersebut menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, jenis kegiatan usaha menjadi salah satu dasar untuk menentukan perizinan dan kewajiban yang perlu dipenuhi.
OSS menjelaskan bahwa sistem perizinan berusaha berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang kemudian menentukan perizinan dan kewajiban usaha yang harus dipenuhi.
Karena itu, memilih KBLI yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah administratif. Misalnya, perusahaan mencantumkan kegiatan usaha yang berbeda dengan pekerjaan konstruksi yang sebenarnya dilakukan. Kondisi seperti ini dapat membuat data legalitas perusahaan tidak menggambarkan kegiatan usaha secara tepat.
Pemilihan KBLI juga perlu diperhatikan ketika perusahaan akan memenuhi persyaratan sektoral konstruksi. Hubungan antara kegiatan usaha, klasifikasi/subklasifikasi konstruksi, tenaga kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha perlu dilihat secara keseluruhan.
Hubungan KBLI dengan NIB
NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam praktik perizinan berbasis risiko, data kegiatan usaha menjadi bagian penting dalam proses pengurusan perizinan.
KBLI berfungsi untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha, sedangkan NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. Keduanya tidak memiliki fungsi yang sama, tetapi saling berkaitan dalam administrasi perizinan.
Secara sederhana:
KBLI → menjelaskan kegiatan usaha
NIB → mengidentifikasi pelaku usaha dalam sistem OSS
Ketika perusahaan kontraktor membuat atau menyesuaikan data usaha di OSS, kegiatan usaha yang dipilih harus sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan. Untuk memahami fungsi OSS dan kaitannya dengan proses perizinan usaha, Anda juga dapat membaca panduan Apa itu OSS dan bagaimana cara kerjanya dalam proses perizinan usaha di – Easy Legalitas. Dari kegiatan tersebut, sistem OSS dapat menampilkan informasi mengenai risiko dan kewajiban perizinan yang terkait.
Apakah Semua Kontraktor Hanya Membutuhkan NIB?
Bagi perusahaan yang masih perlu memahami fungsi dan proses penerbitan NIB melalui OSS, pembahasan lebih lengkap dapat dilihat dalam artikel Cara Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan mendefinisikan perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP tersebut juga mengatur PB UMKU sebagai legalitas yang menunjang kegiatan usaha.
Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya beranggapan bahwa memiliki NIB secara otomatis berarti seluruh persyaratan usaha konstruksi sudah terpenuhi.
Hubungan KBLI dengan Sertifikat Standar
Dalam perizinan berbasis risiko, jenis kegiatan usaha dan tingkat risiko dapat menentukan perizinan atau kewajiban yang perlu dipenuhi. Karena itu, setelah memilih KBLI, pelaku usaha perlu memeriksa informasi perizinan yang ditampilkan pada OSS.
Untuk kegiatan tertentu, OSS dapat mencantumkan Sertifikat Standar sebagai bagian dari pemenuhan perizinan berusaha. Namun, kebutuhan tersebut tidak dapat disamaratakan untuk semua perusahaan kontraktor karena bergantung pada kegiatan usaha dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Dengan demikian, pemilihan KBLI konstruksi sebaiknya tidak berhenti pada pencarian kode. Pelaku usaha perlu membuka detail kode pada OSS dan memeriksa ruang lingkup kegiatan, tingkat risiko, serta perizinan atau kewajiban yang tercantum.
Sebagai contoh, halaman KBLI 2025 pada OSS dapat menampilkan bagian “Ruang Lingkup” dan informasi terkait kode subklasifikasi untuk kegiatan konstruksi tertentu.
Hubungan KBLI dengan SKK Konstruksi
SKK Konstruksi merupakan sertifikat yang berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Karena sifatnya berkaitan dengan tenaga kerja, SKK Konstruksi berbeda dari KBLI yang berfungsi mengklasifikasikan kegiatan ekonomi/usaha.
Hubungan keduanya dapat dipahami melalui kebutuhan perusahaan jasa konstruksi untuk memiliki tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi salah satu dasar hukum utama penyelenggaraan jasa konstruksi dan mengatur antara lain tenaga kerja konstruksi serta kualifikasi usaha jasa konstruksi.
Dalam praktik administrasi usaha konstruksi, informasi mengenai bidang usaha, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, dan kompetensi tenaga kerja perlu dibuat selaras. Karena itu, pemilihan KBLI tidak boleh dilakukan secara terpisah dari kebutuhan usaha konstruksi yang sebenarnya.
Apakah KBLI dan SKK Konstruksi Itu Sama?
Tidak.
Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut:
| Aspek | KBLI | SKK Konstruksi |
|---|---|---|
| Fokus | Klasifikasi kegiatan usaha | Kompetensi tenaga kerja konstruksi |
| Berkaitan dengan | Aktivitas ekonomi/usaha | Tenaga kerja |
| Fungsi utama | Mengelompokkan jenis kegiatan usaha | Membuktikan kompetensi sesuai bidang/jenjang yang disertifikasi |
| Contoh penggunaan | Menentukan kegiatan usaha perusahaan | Memenuhi kebutuhan kompetensi tenaga kerja konstruksi |
Jadi, perusahaan kontraktor tidak dapat mengganti kebutuhan sertifikasi kompetensi tenaga kerja hanya dengan memilih KBLI yang sesuai.
Hubungan KBLI dengan SBUJK
SBUJK atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berkaitan dengan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Berbeda dengan SKK Konstruksi yang berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja, SBUJK berkaitan dengan badan usaha.
Hubungan dengan KBLI menjadi penting karena kegiatan usaha perusahaan harus selaras dengan bidang jasa konstruksi yang dijalankan dan persyaratan sertifikasi badan usaha yang berlaku.
Dalam regulasi jasa konstruksi, klasifikasi dan subklasifikasi usaha menjadi bagian penting dalam menentukan jenis kegiatan usaha konstruksi. PP Nomor 14 Tahun 2021, misalnya, mengatur perubahan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi dan menjelaskan penyederhanaan proses pemenuhan persyaratan usaha melalui OSS.
Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya menganggap bahwa semua KBLI konstruksi otomatis menghasilkan SBUJK yang sama. Jenis kegiatan, klasifikasi, subklasifikasi, serta persyaratan badan usaha perlu diperiksa sesuai pekerjaan yang akan dijalankan. Jika perusahaan membutuhkan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, Easy Legalitas juga menyediakan jasa pengurusan SBUJK sesuai kebutuhan perusahaan.
Perbedaan KBLI, SKK, dan SBUJK
Ketiga istilah tersebut sering dianggap sama karena semuanya muncul dalam pembahasan legalitas perusahaan konstruksi. Padahal, fungsi masing-masing berbeda.
| Dokumen/istilah | Fokus utama | Berkaitan dengan |
|---|---|---|
| KBLI | Klasifikasi kegiatan usaha | Aktivitas perusahaan |
| NIB | Identitas pelaku usaha | Administrasi usaha melalui OSS |
| SKK Konstruksi | Kompetensi tenaga kerja | Individu/tenaga kerja konstruksi |
| SBUJK | Sertifikasi badan usaha jasa konstruksi | Badan usaha |
Dengan memahami perbedaannya, perusahaan dapat menghindari kesalahan saat mengurus legalitas. KBLI tidak menggantikan NIB, SKK tidak menggantikan SBUJK, dan SBUJK juga tidak berfungsi sebagai pengganti KBLI.
Cara Memilih KBLI Kontraktor yang Sesuai
Memilih kode usaha yang tepat sebaiknya dimulai dari kegiatan yang benar-benar dilakukan perusahaan, bukan dari kode yang terlihat paling umum.
1. Identifikasi Kegiatan Usaha Utama
Tuliskan terlebih dahulu pekerjaan yang menjadi kegiatan utama perusahaan.
Misalnya, perusahaan bergerak dalam pembangunan gedung hunian, pembangunan gedung nonhunian, pekerjaan bangunan sipil, atau pekerjaan konstruksi khusus. Setiap aktivitas tersebut dapat memiliki klasifikasi yang berbeda.
Dengan mengidentifikasi kegiatan secara jelas, pencarian kode KBLI akan menjadi lebih terarah.
2. Periksa Uraian Kegiatan pada OSS
Setelah mengetahui kegiatan utama, cari kode yang sesuai melalui pencarian KBLI pada OSS.
Jangan hanya melihat judul kode. Periksa juga bagian uraian kegiatan karena uraian tersebut menjelaskan aktivitas yang termasuk dan tidak termasuk dalam kelompok tersebut.
OSS menyediakan pencarian KBLI berdasarkan kode, judul, atau uraian kegiatan. Pada halaman KBLI 2025, pengguna juga dapat melihat struktur klasifikasi hingga turunan kode yang lebih spesifik.
3. Perhatikan Ruang Lingkup Pekerjaan
Untuk kegiatan konstruksi tertentu, halaman OSS dapat menampilkan ruang lingkup dan kode subklasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Hal ini penting karena nama kegiatan yang terlihat mirip belum tentu memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sama.
Sebagai contoh, KBLI 2025 untuk konstruksi gedung hunian memiliki uraian dan ruang lingkup yang berbeda dari kegiatan konstruksi bangunan sipil atau konstruksi khusus.
4. Cek Persyaratan Perizinan
Setelah kode dipilih, periksa informasi perizinan pada OSS. Sistem perizinan berbasis risiko dapat menentukan kewajiban berdasarkan karakteristik kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
Jangan langsung berasumsi bahwa setiap kontraktor harus memenuhi persyaratan yang identik. Kewajiban dapat berbeda berdasarkan kegiatan usaha yang dipilih.
5. Selaraskan dengan Kebutuhan Sertifikasi Konstruksi
Jika perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi, pemilihan KBLI sebaiknya diselaraskan dengan bidang pekerjaan yang akan dijalankan dan kebutuhan sertifikasi konstruksi.
Hal ini membantu perusahaan memastikan bahwa data kegiatan usaha, tenaga kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha tidak berjalan sendiri-sendiri.
Apabila masih mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan usaha dan menyesuaikan legalitas perusahaan, Anda dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan legalitas usaha melalui layanan Easy Legalitas.
Contoh Kelompok KBLI Konstruksi 2025
Sebagai gambaran, kategori konstruksi dalam KBLI 2025 pada OSS terbagi ke dalam beberapa kelompok utama.
Konstruksi Gedung
Kelompok ini mencakup konstruksi bangunan hunian dan nonhunian. OSS menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dapat mencakup pembangunan berbagai jenis bangunan serta perubahan atau renovasi lengkap struktur bangunan tertentu.
Salah satu turunannya adalah 41011 – Konstruksi Konvensional Gedung Hunian, yang mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan hunian dengan metode konvensional.
Konstruksi Bangunan Sipil
Kelompok konstruksi bangunan sipil mencakup kegiatan yang berkaitan dengan berbagai jenis infrastruktur dan bangunan sipil.
Struktur KBLI 2025 pada OSS menempatkan kelompok ini pada kategori 42. Di dalamnya terdapat berbagai subkelompok sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
Konstruksi Khusus
Kelompok konstruksi khusus digunakan untuk kegiatan yang hanya melakukan bagian tertentu dari proses konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian maupun perlengkapan tertentu.
OSS menempatkan kegiatan tersebut pada golongan pokok 43 dalam KBLI 2025.
Karena setiap kode memiliki uraian yang berbeda, perusahaan perlu memilih kode berdasarkan pekerjaan aktualnya, bukan sekadar menggunakan kode konstruksi yang paling umum.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Memilih KBLI Kontraktor
Kesalahan dalam memilih KBLI dapat membuat data usaha tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:
Memilih Kode Hanya Berdasarkan Nama
Dua kode dapat memiliki nama yang hampir serupa tetapi memiliki uraian dan ruang lingkup berbeda. Karena itu, judul kode saja tidak cukup untuk menentukan pilihan.
Menggunakan KBLI Lama Tanpa Mengecek KBLI 2025
KBLI 2025 telah diterbitkan sebagai pembaruan KBLI 2020 dan sudah tersedia pada OSS. Pelaku usaha perlu memeriksa kode yang berlaku dan mekanisme penyesuaian apabila masih menggunakan data lama.
Menganggap Semua Kontraktor Memiliki Kewajiban yang Sama
Kegiatan konstruksi memiliki berbagai klasifikasi dan subklasifikasi. Karena itu, kebutuhan perizinan maupun sertifikasi tidak selalu sama untuk setiap perusahaan.
Menganggap NIB Sudah Mencakup Semua Legalitas Konstruksi
NIB merupakan bagian penting dari legalitas usaha, tetapi perusahaan konstruksi dapat memiliki kewajiban sektoral lain sesuai kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Tidak Menyesuaikan Data dengan Kegiatan Sebenarnya
Jika perusahaan mengerjakan jenis pekerjaan yang berbeda dengan data kegiatan usaha yang tercantum dalam legalitasnya, data tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.
Dokumen dan Data yang Perlu Disiapkan
Sebelum menentukan atau menyesuaikan KBLI, perusahaan sebaiknya menyiapkan informasi mengenai kegiatan usahanya.
Beberapa data yang dapat membantu proses tersebut antara lain:
- Nama dan bentuk badan usaha.
- Deskripsi kegiatan usaha utama.
- Jenis pekerjaan konstruksi yang dijalankan.
- Ruang lingkup pekerjaan yang akan ditawarkan.
- Data kegiatan usaha yang sudah tercatat pada OSS.
- Data legalitas perusahaan yang sudah dimiliki.
- Informasi mengenai tenaga kerja konstruksi yang tersedia.
- Informasi sertifikasi badan usaha apabila perusahaan sudah memilikinya.
Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda tergantung apakah perusahaan baru akan mendirikan usaha, menambah kegiatan usaha, menyesuaikan KBLI, atau memenuhi persyaratan sertifikasi tertentu.
Karena itu, daftar tersebut sebaiknya dipahami sebagai persiapan awal, bukan daftar persyaratan resmi yang berlaku untuk semua pengajuan.
Checklist Memilih KBLI Kontraktor
Sebelum menetapkan kode KBLI, lakukan pemeriksaan sederhana berikut:
- Sudah mengetahui kegiatan usaha utama perusahaan.
- Sudah memeriksa kategori konstruksi pada KBLI 2025.
- Sudah membaca uraian kegiatan pada kode yang dipilih.
- Sudah memeriksa ruang lingkup kegiatan.
- Sudah mengecek informasi perizinan pada OSS.
- Sudah memastikan data kegiatan sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya.
- Sudah mempertimbangkan kebutuhan sertifikasi konstruksi.
- Sudah memeriksa apakah terdapat penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025.
Checklist ini dapat membantu mengurangi risiko memilih kode berdasarkan nama saja tanpa memahami ruang lingkup kegiatannya.
FAQ
Apa itu KBLI kontraktor?
Kode KBLI untuk usaha kontraktor digunakan untuk menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. Tidak ada satu kode yang berlaku untuk semua kontraktor karena jenis pekerjaan konstruksi dapat berbeda.
Apa KBLI konstruksi yang berlaku pada 2026?
Pada 2026, OSS telah menyediakan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2025. Untuk bidang konstruksi, kegiatan berada dalam Kategori F yang mencakup konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus.
Apakah KBLI sama dengan NIB?
Tidak. KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. Keduanya memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan dalam administrasi perizinan usaha.
Apakah KBLI sama dengan SBUJK?
Tidak. KBLI merupakan klasifikasi kegiatan usaha, sedangkan SBUJK berkaitan dengan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Karena itu, pemilihan KBLI tidak dapat dianggap sebagai pengganti SBUJK.
Apakah KBLI sama dengan SKK Konstruksi?
Tidak. SKK Konstruksi berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja konstruksi, sedangkan KBLI berkaitan dengan klasifikasi kegiatan usaha.
Apakah semua kontraktor wajib memiliki SBUJK?
Kewajiban sertifikasi badan usaha harus dilihat berdasarkan jenis kegiatan jasa konstruksi dan ketentuan sektoral yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa persyaratan sesuai klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan yang dijalankan.
Apakah semua kontraktor membutuhkan Sertifikat Standar?
Tidak dapat disamaratakan. Kebutuhan Sertifikat Standar bergantung pada kegiatan usaha, tingkat risiko, serta ketentuan perizinan yang berlaku pada OSS.
Apakah KBLI 2025 menggantikan KBLI 2020?
KBLI 2025 merupakan pembaruan atas KBLI 2020. BPS menerbitkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, dan OSS telah menyediakan klasifikasi tersebut.
Apakah perusahaan yang sudah memiliki KBLI 2020 harus mengurus izin baru?
Tidak otomatis. Pemerintah menjelaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha mengurus perizinan baru hanya karena perubahan klasifikasi. Penyesuaian bergantung pada kondisi usaha dan apakah terdapat perubahan substansi kegiatan.
Bagaimana cara mengecek KBLI kontraktor yang tepat?
Cari kegiatan usaha pada layanan KBLI di OSS, kemudian baca judul, uraian, struktur klasifikasi, ruang lingkup, dan informasi perizinan yang tersedia. Jangan menentukan kode hanya berdasarkan kata “kontraktor”.
Mengapa KBLI penting untuk perusahaan konstruksi?
KBLI membantu menggambarkan kegiatan usaha perusahaan dan menjadi bagian dari data kegiatan usaha dalam sistem perizinan. Pemilihannya perlu sesuai dengan aktivitas sebenarnya agar data legalitas perusahaan tetap konsisten.
Apa yang harus diperiksa setelah memilih KBLI?
Periksa kembali uraian kegiatan, ruang lingkup, tingkat risiko, perizinan yang ditampilkan OSS, serta kesesuaiannya dengan kegiatan konstruksi dan kebutuhan sertifikasi perusahaan.
Kesimpulan
KBLI kontraktor bukanlah satu kode yang berlaku untuk seluruh perusahaan konstruksi. Pemilihannya harus disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan perusahaan. Pada 2026, pelaku usaha perlu memperhatikan KBLI 2025 yang telah diterbitkan BPS dan tersedia dalam sistem OSS.
Hubungan KBLI dengan NIB, SKK Konstruksi, dan SBUJK juga perlu dipahami dengan benar. KBLI berfungsi mengklasifikasikan kegiatan usaha, NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam OSS, SKK Konstruksi berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja, sedangkan SBUJK berkaitan dengan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.
Karena kebutuhan perizinan dan sertifikasi dapat bergantung pada kegiatan, klasifikasi, subklasifikasi, serta tingkat risiko usaha, perusahaan kontraktor sebaiknya tidak memilih kode hanya berdasarkan nama yang terlihat paling sesuai. Periksa uraian kegiatan, ruang lingkup, dan persyaratan pada OSS sebelum menetapkannya.
Jika Anda masih bingung menentukan KBLI konstruksi yang sesuai dengan kegiatan perusahaan atau ingin menyesuaikan data legalitas usaha, Easy Legalitas dapat membantu memberikan konsultasi dan pendampingan sesuai kebutuhan usaha Anda.
Tinggalkan komentar