Beneficial Ownership Perusahaan: Siapa yang Wajib Dilaporkan ke AHU?

Pendahuluan

Ketika sebuah perusahaan didirikan, nama pemegang saham, direksi, dan komisaris biasanya tercatat dengan jelas dalam dokumen perusahaan. Namun, apakah orang yang tercantum secara resmi tersebut selalu merupakan pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atau mengendalikan perusahaan?

Jawabannya belum tentu.

Dalam praktik bisnis, struktur kepemilikan perusahaan dapat menjadi lebih kompleks. Sebuah saham dapat dimiliki oleh badan usaha lain, seseorang dapat mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan perusahaan tanpa tercatat sebagai pemegang saham utama, atau manfaat ekonomi perusahaan dapat diterima oleh pihak yang berbeda dari nama yang tercantum dalam dokumen formal.

Karena itulah konsep beneficial ownership perusahaan menjadi penting.

Secara sederhana, beneficial ownership atau pemilik manfaat digunakan untuk mengetahui siapa orang yang sebenarnya berada di balik suatu korporasi, baik karena mempunyai kepemilikan, menerima manfaat ekonomi, maupun memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan.

Di Indonesia, kewajiban mengenali dan menetapkan pemilik manfaat bukan sekadar persoalan administrasi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan transparansi korporasi sekaligus mencegah penyalahgunaan badan usaha untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dasar utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui ketentuan pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu perkembangan penting adalah terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Artinya, persoalan BO tidak hanya relevan bagi perusahaan besar. Perseroan terbatas, termasuk perusahaan yang masih berkembang, perlu memperhatikan siapa pihak yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat.

Lalu, siapa yang harus dilaporkan? Apakah otomatis direktur menjadi beneficial owner? Apakah semua pemegang saham harus dimasukkan? Bagaimana jika perusahaan mempunyai pemegang saham berbentuk badan hukum? Dan apa yang harus dilakukan ketika informasi pemilik manfaat berubah?

Artikel ini membahasnya secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, kriteria, data yang perlu disiapkan, estimasi proses, sampai kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pelaporan melalui sistem administrasi hukum.

Apa Itu Beneficial Ownership Perusahaan?

Beneficial ownership badan usaha pada dasarnya mengacu pada pemilik manfaat, yaitu orang perseorangan yang sebenarnya mempunyai hubungan kepemilikan, pengendalian, atau manfaat terhadap suatu korporasi.

Konsep ini berbeda dari sekadar melihat siapa yang namanya tercantum pada dokumen perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah PT mempunyai beberapa pemegang saham. Salah satu pemegang saham tercatat atas nama suatu badan hukum. Jika ditelusuri lebih lanjut, badan hukum tersebut ternyata dikendalikan oleh orang tertentu yang pada akhirnya menikmati manfaat ekonomi atau mempunyai kendali terhadap perusahaan.

Dalam situasi seperti ini, proses identifikasi tidak berhenti pada nama badan hukum tersebut. Yang dicari adalah orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat sebenarnya sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Perpres No. 13 Tahun 2018 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang antara lain dapat menunjuk atau memberhentikan organ tertentu dalam korporasi, mempunyai kemampuan mengendalikan korporasi, berhak atau menerima manfaat dari korporasi, merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi, dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam peraturan.

Dengan demikian, beneficial owner tidak selalu identik dengan direktur.

Direktur merupakan organ perusahaan yang menjalankan pengurusan sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum dan anggaran dasar. Sementara itu, pemilik manfaat berfokus pada pihak yang sebenarnya memiliki manfaat atau kendali tertentu terhadap korporasi.

Dalam perusahaan sederhana, orang yang menjadi pemegang saham mayoritas mungkin sekaligus menjadi beneficial owner. Namun dalam struktur yang lebih kompleks, keduanya dapat berbeda.

Mengapa Beneficial Ownership Perusahaan Perlu Dilaporkan?

Kewajiban mengenai pemilik manfaat dibentuk untuk meningkatkan transparansi dalam struktur korporasi.

Pemerintah perlu mengetahui siapa pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat atau mengendalikan suatu badan usaha. Informasi tersebut penting karena struktur perusahaan dapat melibatkan banyak lapisan kepemilikan.

Tanpa informasi pemilik manfaat, sebuah korporasi secara formal mungkin terlihat dimiliki oleh satu pihak, sementara manfaat atau pengendalian sebenarnya berada pada pihak lain.

Perpres No. 13 Tahun 2018 secara khusus menempatkan pengenalan pemilik manfaat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Perkembangan kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong akurasi data BO. Ditjen AHU menyatakan penguatan transparansi pemilik manfaat diperlukan agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan instansi berwenang.

Dengan kata lain, pelaporan BO bukan hanya formalitas untuk mengisi data perusahaan. Informasi tersebut merupakan bagian dari sistem transparansi korporasi.

Tujuan Pelaporan Pemilik Manfaat

1. Meningkatkan transparansi kepemilikan

Tujuan pertama adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pihak yang berada di balik perusahaan.

Dalam struktur bisnis yang sederhana, hubungan antara pemegang saham dan penerima manfaat mungkin mudah diketahui. Namun, semakin kompleks struktur perusahaan, semakin penting mekanisme identifikasi pemilik manfaat.

2. Mencegah penyalahgunaan perusahaan

Badan usaha dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sah. Namun, struktur korporasi juga dapat disalahgunakan apabila pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan sengaja disembunyikan.

Pelaporan BO membantu menciptakan jejak informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan manfaat atau kendali terhadap perusahaan.

3. Mendukung pencegahan tindak pidana

Kerangka beneficial ownership Indonesia berkaitan erat dengan upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut secara eksplisit menjadi tujuan Perpres No. 13 Tahun 2018.

4. Meningkatkan kualitas data korporasi

Data perusahaan yang akurat tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah. Dalam konteks tertentu, transparansi juga dapat membantu perusahaan ketika berhubungan dengan bank, investor, mitra usaha, maupun pihak lain yang melakukan proses pemeriksaan atau due diligence.

Fungsi Beneficial Ownership bagi Perusahaan

Dari sisi administrasi, data pemilik manfaat menjadi bagian dari informasi korporasi yang perlu dikelola dengan benar.

Fungsinya dapat dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, sebagai identifikasi pihak sebenarnya di balik perusahaan. Informasi BO membantu membedakan antara pemilik formal dengan orang yang benar-benar menerima manfaat atau mempunyai kendali.

Kedua, sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Perusahaan yang mampu memetakan struktur kepemilikannya dengan jelas biasanya lebih mudah melakukan pemeriksaan internal terhadap perubahan pemegang saham dan hubungan pengendalian.

Ketiga, sebagai bagian dari kepatuhan administrasi. Data BO perlu diperhatikan bersamaan dengan data badan usaha lainnya. Ketika terdapat perubahan kepemilikan atau struktur pengendalian, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi pemilik manfaat.

Keempat, mendukung proses verifikasi. Permenkum No. 2 Tahun 2025 memang secara khusus mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi.

Manfaat Menetapkan Pemilik Manfaat

Bagi perusahaan, penetapan BO secara tepat memberikan beberapa manfaat praktis.

• Memperjelas struktur kepemilikan

Perusahaan dapat memahami siapa saja pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau pengaruh terhadap badan usaha.

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi

Ketika informasi pemilik manfaat telah dipetakan sejak awal, perusahaan lebih mudah melakukan pembaruan jika terjadi perubahan.

• Membantu proses pemeriksaan perusahaan

Informasi mengenai pemilik manfaat dapat menjadi salah satu bagian yang diperiksa ketika perusahaan menjalani proses due diligence atau pemeriksaan kepatuhan.

• Menunjukkan tata kelola yang lebih tertib

Perusahaan yang memperhatikan kepemilikan, pengendalian, dan perubahan data menunjukkan bahwa aspek administrasi korporasinya dikelola secara lebih teratur.

• Mengurangi risiko data tidak sesuai

Ketidaksesuaian antara dokumen perusahaan dengan informasi pemilik manfaat dapat menimbulkan pertanyaan ketika data perusahaan diperiksa.

Siapa yang Wajib Dilaporkan sebagai Beneficial Owner?

Pertanyaan ini merupakan bagian paling penting dalam pembahasan BO.

Perlu dipahami bahwa yang dicari adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat, bukan sekadar semua orang yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.

Untuk perseroan terbatas, Perpres No. 13 Tahun 2018 memuat beberapa kriteria pemilik manfaat. Di antaranya adalah orang yang:

• memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
• memiliki hak suara lebih dari 25%;
• menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan dalam satu tahun;
• mempunyai kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan direksi dan komisaris;
• mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk memengaruhi atau mengendalikan perseroan tanpa harus mendapatkan otorisasi pihak lain;
• menerima manfaat dari perseroan; dan/atau
• merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa penentuan pemilik manfaat tidak hanya berdasarkan jumlah saham.

Seseorang dapat memenuhi kriteria karena mempunyai hak suara, menerima manfaat ekonomi, mempunyai kewenangan tertentu terhadap organ perusahaan, atau mempunyai kemampuan pengendalian.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan pendekatan sederhana seperti “pemegang saham terbesar pasti BO” tanpa memeriksa struktur dan hubungan pengendaliannya secara menyeluruh.

Apakah Direktur Otomatis Menjadi Beneficial Owner?

Tidak otomatis.

Direktur merupakan bagian dari organ perusahaan, tetapi status jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuat seseorang menjadi pemilik manfaat.

Sebaliknya, seorang pemilik manfaat juga tidak harus menjabat sebagai direktur.

Misalnya, seseorang memiliki kepemilikan saham yang memenuhi kriteria pemilik manfaat tetapi tidak menjadi direktur. Orang tersebut tetap dapat memenuhi kriteria BO.

Sebaliknya, direktur yang hanya menjalankan fungsi pengurusan perusahaan berdasarkan kewenangan jabatannya belum tentu merupakan pemilik manfaat.

Inilah salah satu alasan mengapa pengisian data BO tidak sebaiknya dilakukan hanya dengan menyalin susunan direksi dan komisaris.

Apakah Semua Pemegang Saham Harus Dilaporkan?

Tidak selalu.

Pelaporan pemilik manfaat berfokus pada orang perseorangan yang memenuhi kriteria BO. Jadi, keberadaan seseorang sebagai pemegang saham tidak otomatis berarti seluruh pemegang saham harus dimasukkan sebagai pemilik manfaat.

Namun, perusahaan tetap perlu melihat struktur kepemilikan secara menyeluruh.

Contohnya, jika terdapat pemegang saham dengan persentase kepemilikan di atas ambang yang ditentukan, orang tersebut perlu diperiksa sebagai kandidat pemilik manfaat.

Jika kepemilikan berada di bawah ambang tersebut tetapi terdapat hak atau pengaturan lain yang memberikan pengaruh atau manfaat signifikan, kriteria lainnya juga perlu diperiksa.

Karena itu, angka 25% sebaiknya tidak dipahami sebagai satu-satunya dasar penentuan.

Bagaimana Jika Pemegang Sahamnya adalah Perusahaan?

Situasi ini cukup sering ditemukan dalam struktur perusahaan. Misalnya:

PT A dimiliki oleh:

• PT B sebesar 70%;
• Seseorang sebesar 30%.

Kemudian PT B ternyata dimiliki dan dikendalikan oleh seseorang tertentu.

Dalam kasus tersebut, perusahaan tidak cukup hanya melihat nama PT B. Perlu dilakukan penelusuran untuk mengetahui orang perseorangan yang sebenarnya berada di balik kepemilikan atau pengendalian tersebut.

Pendekatan seperti ini penting karena konsep pemilik manfaat memang diarahkan untuk mengidentifikasi orang sebenarnya, bukan berhenti pada lapisan badan hukum.

Apabila struktur kepemilikan bertingkat, perusahaan sebaiknya membuat bagan sederhana yang menunjukkan hubungan antara pemegang saham, badan hukum yang menjadi pemegang saham, dan orang yang berada pada ujung struktur kepemilikan.

Data Apa yang Perlu Disiapkan?

Sebelum melakukan pelaporan atau pembaruan data pemilik manfaat, perusahaan sebaiknya menyiapkan informasi yang diperlukan berdasarkan data korporasi dan identitas BO.

Dokumen atau informasi yang biasanya perlu diperiksa antara lain:

• nama lengkap pemilik manfaat;
• identitas pemilik manfaat sesuai dokumen yang berlaku;
• tempat dan tanggal lahir;
• kewarganegaraan;
• alamat;
• hubungan pemilik manfaat dengan perusahaan;
• dasar atau kriteria yang menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai BO;
• informasi mengenai kepemilikan saham atau hak suara jika relevan;
• informasi pengendalian jika penetapan didasarkan pada kewenangan atau pengaruh;
• data perusahaan yang akan dilaporkan;
• dokumen korporasi yang dapat digunakan untuk mencocokkan struktur kepemilikan.

Hal terpenting adalah konsistensi.

Jangan sampai nama pada sistem berbeda dengan dokumen identitas, atau persentase kepemilikan yang dimasukkan tidak sesuai dengan struktur perusahaan.

Jika perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, pemeriksaan dokumen sebaiknya dilakukan lebih dahulu sebelum data dimasukkan ke sistem.

Cara Melaporkan dan Memperbarui Data BO di AHU

Pelayanan terkait pemilik manfaat tersedia dalam sistem AHU. Portal AHU saat ini juga mencantumkan layanan Pemilik Manfaat bersama layanan badan usaha seperti PT, CV, firma, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan perdata.

Secara umum, prosesnya perlu diawali dengan memastikan data perusahaan dan pihak yang akan ditetapkan sebagai pemilik manfaat sudah benar.

Tahapannya dapat dipahami sebagai berikut.

1. Periksa struktur perusahaan
Pastikan data pemegang saham, direksi, komisaris, dan dokumen perusahaan telah diperiksa.

2. Tentukan pihak yang memenuhi kriteria
Jangan langsung memilih berdasarkan jabatan. Periksa kepemilikan, hak suara, manfaat ekonomi, kewenangan, serta pengendalian.

3. Siapkan data identitas
Pastikan data orang yang akan ditetapkan sebagai pemilik manfaat sesuai dengan dokumen identitas.

4. Akses layanan AHU
Pelaporan dilakukan melalui sistem layanan AHU yang menyediakan layanan Pemilik Manfaat.

5. Masukkan data BO
Informasi pemilik manfaat dimasukkan sesuai kriteria yang relevan dan data perusahaan.

6. Periksa kembali sebelum disimpan atau dikirim
Tahap pemeriksaan ulang sangat penting. Kesalahan kecil pada nama, identitas, persentase, atau dasar penetapan dapat membuat informasi perusahaan menjadi tidak akurat.

7. Lakukan pembaruan ketika terjadi perubahan
Jika struktur kepemilikan atau keadaan yang menjadi dasar penetapan BO berubah, perusahaan perlu memeriksa dan memperbarui informasi pemilik manfaat.

Panduan AHU juga menunjukkan bahwa data pemilik manfaat dapat diperbarui melalui aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi ketika perusahaan membutuhkan perubahan atau pengkinian data.

Kapan Data Beneficial Owner Perlu Diperbarui?

Data BO sebaiknya tidak dianggap sebagai informasi yang cukup dilaporkan satu kali untuk selamanya.

Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan kembali ketika terjadi perubahan yang dapat memengaruhi status atau informasi pemilik manfaat.

Misalnya:

• terjadi perubahan pemegang saham;
• terjadi perubahan struktur kepemilikan;
• terdapat pengalihan saham;
• terjadi perubahan pihak yang mempunyai kendali;
• terdapat perubahan penerima manfaat;
• terdapat perubahan identitas pemilik manfaat;
• terdapat perubahan hubungan kepemilikan antarperusahaan.

Dengan adanya perubahan seperti itu, perusahaan sebaiknya segera mengevaluasi apakah data BO yang tercatat masih menggambarkan keadaan sebenarnya.

Prinsip utamanya sederhana: data yang dilaporkan harus mencerminkan kondisi korporasi yang sebenarnya.

Estimasi Biaya dan Waktu Pelaporan BO

Dalam membahas biaya, perlu dibedakan antara biaya layanan pemerintah dan biaya jasa profesional.

Pelaporan atau pengkinian data pemilik manfaat melalui sistem AHU tidak seharusnya langsung diasumsikan mempunyai tarif jasa yang sama dengan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, atau pembuatan akta notaris.

Biaya yang mungkin muncul bergantung pada kebutuhan perusahaan.

Jika perusahaan melakukan pengisian sendiri dan layanan yang digunakan tidak mengenakan PNBP tertentu untuk transaksi tersebut, biaya pemerintah dapat berbeda dengan biaya jasa profesional. Sementara itu, jika perusahaan meminta bantuan notaris atau konsultan legalitas, akan terdapat biaya jasa sesuai lingkup pekerjaan dan kompleksitas struktur perusahaan.

Untuk waktu pengerjaan, proses administratif dapat relatif cepat apabila:

• struktur perusahaan sederhana;
• data BO sudah jelas;
• dokumen identitas lengkap;
• tidak ada perubahan struktur perusahaan;
• data yang dimasukkan konsisten.

Sebaliknya, proses dapat menjadi lebih panjang jika pemegang saham terdiri dari beberapa badan hukum atau diperlukan penelusuran kepemilikan berlapis.

Karena tarif dan mekanisme layanan dapat berubah, perusahaan sebaiknya memeriksa informasi terbaru pada sistem AHU sebelum melakukan transaksi. Layanan AHU menyediakan kanal khusus untuk Pemilik Manfaat.

Studi Kasus Beneficial Ownership Perusahaan

Studi Kasus 1: Pemegang Saham Mayoritas

PT Maju Bersama mempunyai tiga pemegang saham:

• Andi: 60%;
• Budi: 25%;
• Citra: 15%.

Andi mempunyai kepemilikan saham lebih dari 25%.

Dalam kondisi seperti ini, Andi merupakan pihak yang perlu diperiksa sebagai pemilik manfaat berdasarkan kriteria kepemilikan saham.

Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa apakah terdapat pihak lain yang memenuhi kriteria BO melalui hak suara, manfaat ekonomi, atau pengendalian.

Studi Kasus 2: Kepemilikan Melalui Badan Hukum

PT Nusantara dimiliki oleh:

• PT Investama: 80%;
• Seseorang: 20%.

PT Investama kemudian dimiliki oleh dua orang, dan salah satu di antaranya mempunyai kemampuan mengendalikan badan hukum tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, perusahaan perlu melihat struktur secara berlapis.

Tidak cukup hanya mencatat PT Investama sebagai pemegang saham karena konsep pemilik manfaat berusaha menemukan orang perseorangan yang sebenarnya mempunyai manfaat atau pengendalian sesuai kriteria.

Studi Kasus 3: Direktur Bukan Pemilik Saham

PT Digital Jaya mempunyai pemegang saham utama bernama Rina. Rina tidak menjadi direktur.

Direktur perusahaan adalah Dimas.

Dimas menjalankan pengurusan sehari-hari berdasarkan kewenangan jabatannya, sementara Rina mempunyai kepemilikan yang memenuhi kriteria BO.

Dalam contoh ini, status direktur tidak otomatis menggantikan status pemilik manfaat.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara organ perusahaan dan pemilik manfaat.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Menganggap Direktur Selalu BO
Kesalahan pertama adalah memasukkan direktur sebagai pemilik manfaat hanya karena direktur merupakan pihak yang menjalankan perusahaan.

Padahal, jabatan dan kepemilikan merupakan konsep yang berbeda.

2. Hanya Melihat Persentase Saham
Persentase saham memang salah satu kriteria penting, tetapi bukan satu-satunya.

Perusahaan juga perlu melihat hak suara, manfaat ekonomi, kemampuan menunjuk atau memberhentikan organ perusahaan, serta kemampuan mengendalikan perusahaan.

3. Tidak Menelusuri Kepemilikan Berlapis
Kesalahan ini sering terjadi pada grup perusahaan.

Ketika pemegang saham berbentuk badan hukum, perusahaan berhenti pada nama badan hukum tersebut tanpa melihat siapa orang yang berada di balik struktur kepemilikan.

4. Data Identitas Tidak Konsisten
Kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, atau informasi lainnya dapat membuat data BO tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

5. Tidak Memperbarui Data Setelah Perubahan
Perusahaan terkadang telah melaporkan BO ketika pertama kali didirikan, tetapi lupa memperbaruinya setelah terjadi perubahan kepemilikan.

Padahal, perubahan struktur perusahaan dapat memengaruhi siapa yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat.

6. Menganggap Pelaporan BO Hanya Formalitas
Ini merupakan kesalahan dalam memahami tujuan regulasi.

Pemerintah justru mendorong peningkatan akurasi data BO agar informasi pemilik manfaat dapat digunakan oleh instansi berwenang dan aparat penegak hukum.

Tips Agar Pelaporan Pemilik Manfaat Lebih Mudah

Sebelum melakukan pengisian data, perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah sederhana.

Pertama, buat bagan struktur kepemilikan.
Tuliskan siapa pemegang saham perusahaan dan berapa persentasenya. Jika terdapat pemegang saham berbentuk badan hukum, lanjutkan sampai menemukan orang perseorangan yang relevan.

Kedua, pisahkan tiga hal: pemegang saham, pengurus, dan pemilik manfaat.
Ketiganya dapat beririsan, tetapi tidak selalu sama.

Ketiga, periksa lebih dari satu kriteria.
Jangan berhenti pada persentase saham. Periksa juga hak suara, manfaat ekonomi, kewenangan pengangkatan organ perusahaan, dan kemampuan mengendalikan perusahaan.

Keempat, cocokkan data dengan dokumen.
Sebelum submit, lakukan pemeriksaan ulang terhadap nama, identitas, kewarganegaraan, alamat, dan informasi kepemilikan.

Kelima, simpan catatan internal.
Perusahaan sebaiknya mempunyai arsip mengenai dasar penetapan BO. Hal ini akan membantu jika suatu saat terdapat perubahan atau pemeriksaan.

Solusi Mencegah Kesalahan Pelaporan BO

Untuk perusahaan dengan struktur sederhana, pemeriksaan internal mungkin cukup.

Namun, jika perusahaan mempunyai beberapa pemegang saham, pemegang saham berbentuk badan hukum, hubungan kepemilikan bertingkat, atau struktur pengendalian yang tidak sederhana, pemeriksaan profesional dapat menjadi pilihan.

Solusi yang dapat diterapkan antara lain:

• Melakukan pengecekan struktur kepemilikan secara berkala
  Jangan hanya memeriksa ketika perusahaan pertama kali berdiri.
• Membuat daftar perubahan korporasi
  Setiap perubahan saham, pengurus, atau hubungan pengendalian sebaiknya dicatat dan kemudian dikaitkan dengan kewajiban pengkinian data BO.
• Menggunakan checklist sebelum submit
  Checklist sederhana dapat membantu memastikan tidak ada data yang terlewat.
• Meminta pemeriksaan profesional
  Jika terdapat keraguan mengenai siapa yang memenuhi kriteria pemilik manfaat, perusahaan dapat meminta bantuan notaris atau konsultan legalitas untuk melakukan pemeriksaan.
• Mengutamakan data yang benar
  Jangan memilih pihak hanya karena lebih mudah dimasukkan ke sistem. Dasar penetapan harus dapat dijelaskan berdasarkan struktur dan kondisi perusahaan.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q: Apakah setiap PT wajib mempunyai pemilik manfaat?
A: Pada prinsipnya, setiap korporasi yang termasuk dalam cakupan aturan wajib menetapkan pemilik manfaat. Permenkum No. 2 Tahun 2025 mencakup perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata.

Q: Apakah pemilik manfaat harus menjadi pemegang saham?
A: Tidak selalu. Seseorang dapat memenuhi kriteria pemilik manfaat karena mempunyai kemampuan mengendalikan perusahaan, menerima manfaat, mempunyai kewenangan tertentu, atau memenuhi kriteria lain yang ditentukan peraturan.

Q: Apakah direktur harus dilaporkan sebagai BO?
A: Tidak otomatis. Direktur perlu ditetapkan sebagai pemilik manfaat apabila ia memenuhi kriteria yang berlaku, bukan semata-mata karena mempunyai jabatan sebagai direktur.

Q: Apakah pemegang saham di bawah 25% pasti bukan pemilik manfaat?
A: Tidak dapat langsung disimpulkan demikian. Ambang kepemilikan merupakan salah satu kriteria, tetapi peraturan juga mengenal kriteria lain yang berkaitan dengan hak suara, manfaat, kewenangan, pengendalian, dan kepemilikan sebenarnya.

Q: Bagaimana jika tidak tahu siapa pemilik manfaat sebenarnya?
A: Perusahaan perlu menelusuri struktur kepemilikan dan pengendalian secara lebih menyeluruh. Jika struktur perusahaan kompleks, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dengan bantuan profesional agar penetapannya tidak hanya berdasarkan perkiraan.

Q: Apakah data BO bisa diubah?
A: Ya. Data pemilik manfaat dapat dilakukan pengkinian apabila terdapat perubahan atau informasi yang perlu diperbaiki. Panduan AHU juga menyediakan mekanisme pengkinian data melalui aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi.

Q: Apakah perubahan pemegang saham selalu berarti BO harus berubah?
A: Belum tentu, tetapi perubahan pemegang saham harus menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Perubahan tersebut dapat memengaruhi siapa yang memenuhi kriteria pemilik manfaat.

Q: Apakah beneficial owner sama dengan ultimate owner?
A: Istilahnya sering digunakan dalam konteks yang berdekatan, yaitu untuk mengidentifikasi pihak yang sebenarnya berada di balik kepemilikan atau manfaat. Namun, dalam pelaporan di Indonesia, perusahaan harus mengacu pada definisi dan kriteria pemilik manfaat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Q: Apakah pelaporan BO sama dengan perubahan akta perusahaan?
A: Tidak. Pelaporan atau pengkinian informasi pemilik manfaat merupakan bagian dari administrasi beneficial ownership. Perubahan akta perusahaan mempunyai mekanisme tersendiri. Dalam praktiknya, suatu perubahan korporasi dapat sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk memeriksa kembali data BO.

Q: Apa akibat jika data pemilik manfaat tidak diperbarui?
A: Risikonya adalah informasi korporasi menjadi tidak akurat dan dapat memengaruhi kepatuhan administrasi perusahaan. Pemerintah juga telah memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap pemilik manfaat. Permenkum No. 2 Tahun 2025 diterbitkan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan akurasi data pemilik manfaat.

Kesimpulan

Beneficial ownership perusahaan bukan sekadar data tambahan dalam administrasi badan usaha. Informasi tersebut membantu menunjukkan siapa orang yang sebenarnya mempunyai manfaat, kepemilikan, atau pengendalian terhadap suatu korporasi.

Hal yang perlu dipahami adalah pemilik manfaat tidak selalu sama dengan direktur, komisaris, atau seluruh pemegang saham. Penentuannya harus melihat kriteria yang berlaku, termasuk kepemilikan saham, hak suara, manfaat ekonomi, kewenangan terhadap organ perusahaan, kemampuan mengendalikan perusahaan, serta kepemilikan sebenarnya atas dana atau saham.

Di Indonesia, kewajiban mengenali pemilik manfaat berlandaskan Perpres No. 13 Tahun 2018, sementara aspek verifikasi dan pengawasan saat ini juga diatur dalam Permenkum No. 2 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban setiap korporasi dalam menetapkan pemilik manfaat dan memperkuat pengawasan terhadap akurasi informasi yang dilaporkan.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai terdapat masalah untuk memeriksa data BO. Sejak awal, struktur kepemilikan perlu dipetakan dengan jelas, pihak yang memenuhi kriteria perlu ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya, dan informasi tersebut perlu diperbarui apabila terjadi perubahan.

Jika perusahaan Anda masih ragu menentukan siapa yang termasuk pemilik manfaat, bingung menelusuri struktur kepemilikan, atau membutuhkan bantuan untuk memastikan data yang akan dilaporkan sesuai dengan kondisi perusahaan, EasyLegalitas dapat membantu proses pemeriksaan dan pengurusan legalitas perusahaan secara lebih terarah.

Dengan bantuan tenaga yang memahami administrasi korporasi, Anda dapat mengurangi risiko kesalahan data dan memastikan kebutuhan legalitas perusahaan ditangani dengan lebih tertib.

Butuh bantuan mengecek dan mengurus data pemilik manfaat perusahaan? Konsultasikan kebutuhan legalitas perusahaan Anda bersama EasyLegalitas agar prosesnya lebih praktis, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.